Terobosan Pendidikan Tak Cukup Hanya di Atas Kertas

Kamis, 10 April 2025

Artikel “Menanti Terobosan Pendidikan” yang dimuat di Kompas (23 Oktober 2024) menggarisbawahi harapan besar terhadap pemekaran kementerian di bidang pendidikan sebagai upaya memperbaiki tata kelola yang selama ini dirasa belum optimal. Pemisahan kewenangan antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi serta riset, dinilai sebagai momentum penting untuk menghadirkan perubahan yang lebih terfokus dan terstruktur.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pemekaran kelembagaan saja cukup untuk menjawab berbagai persoalan mendasar pendidikan di Indonesia?

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita masih bergulat dengan persoalan klasik: kesenjangan kualitas guru, ketimpangan fasilitas antarwilayah, serta kebijakan kurikulum yang cenderung berubah tanpa kesiapan implementasi. Di sisi lain, pendidikan tinggi dan riset juga kerap bergerak sendiri, tanpa konektivitas yang kuat dengan kebutuhan masyarakat maupun industri.

Terobosan yang dibutuhkan tidak bisa semata diukur dari perubahan struktur birokrasi. Reformasi pendidikan yang sejati harus menyentuh langsung elemen-elemen paling mendasar: penguatan kompetensi guru, pemerataan sarana belajar, dan perumusan kurikulum yang kontekstual dengan tantangan zaman.

Investasi dalam pelatihan guru, misalnya, harus menjadi prioritas utama. Tidak sedikit guru yang belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan sesuai tuntutan kurikulum terbaru. Tanpa dukungan ini, perubahan kebijakan akan berhenti sebagai dokumen di atas meja.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya menjadi jargon. Masih banyak sekolah, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang belum tersentuh akses internet maupun perangkat pendukung belajar daring. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius.

Di samping itu, pemekaran kementerian perlu dibarengi dengan semangat kolaborasi antarsektor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antara sekolah dan masyarakat, serta antara pendidikan dan dunia kerja harus diperkuat. Tanpa itu, pemisahan lembaga justru berisiko memperbesar jarak koordinasi dan memperumit eksekusi kebijakan.

Pendidikan Indonesia memang membutuhkan terobosan. Namun, terobosan itu seharusnya tidak berhenti pada ranah administratif. Ia harus hadir dalam bentuk keberpihakan yang nyata: pada guru, pada siswa, dan pada masa depan bangsa.